About Me

My name is Halim. Now I am a lecturer of Economics and Business Sciences in some universities in Jakarta.

May 29, 2008 at 2:44 pm Leave a comment

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN SISTEM KAPITALIS DALAM MENGATASI MASALAH EKONOMI DAN SOSIAL SUATU NEGARA

Muh. Abdul Halim, S.E

 

 

ABSTRACT

The world constellation and human civilization where cultural, political, social and economic development had and were changing dramatically today, the changes influenced extremely by globalization processes : social and economic changes corresponded to too with the birth of terms signed with the initial “post”, such as “post-industrialism”, “post-fordism”, “post-structuralism” and “post-modernism”.

            Capitalism focused on liberal democratic, human rights and free market economy, now not only entered most of all development approaches, but also had been a universal way of life for nations all over the world.  There are no other approaches again.  The well-known jargon is TINA (there is no alternative).  It means, just capitalism human happiness and welfare can be reached.

 

 

<!–[if !supportLists]–>1.      <!–[endif]–>PENDAHULUAN

Artikel ini menyampaikan beberapa gagasan mengenai peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tulisan ini dilandasi argumen bahwa menguatnya arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi melahirkan kesempatan-kesempatan dan pilihan-pilihan baru dalam berbagai bidang pembangunan. Namun demikian, kapitalisme sebagai anak kandung globalisasi dan sekaligus poros dari liberalisasi ekonomi juga menciptakan tantangan-tantangan baru bagi pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ke-Indonesiaan, otonomisasi daerah tidak bisa dilepaskan dari menguatnya arus globalisasi dan kapitalisme. Pemahaman dan pemaknaan yang keliru mengenai globalisasi dan liberalisasi ekonomi bukan saja memiliki implikasi negatif bagi pembangunan kesejahteraan sosial, melainkan pula dapat berubah menjadi gerakan yang berbahaya bagi pembangunan nasional yang berkeadilan sosial.

Konstelasi dunia dan peradaban manusia di mana pembangunan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan beroperasi telah dan tengah berubah secara dramatis dewasa ini. Menurut Mayo (1998), perubahan-perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh proses globalisasi: sebuah ekspresi yang sangat populer yang oleh Dominelly dan Hoogvelts (1996:46) disebut sebagai “pengintensifan jaringan-jaringan hubungan sosial dan ekonomi yang luar biasa.” Dalam kajian Taylor-Gooby (1994), Dominelly dan Hoogvelts (1996), serta Penna dan O-Brien (1996), perubahan sosial dan ekonomi tersebut juga sejalan dengan munculnya sejumlah terma yang ditandai dengan awalan “post”, seperti “post-industrialism”, “post-fordism”, “post-structuralism” dan “post-modernism”. Dua istilah pertama menunjuk pada perdebatan dalam wacana ekonomi-politik, sedangkan dua istilah terakhir lebih merujuk pada perdebatan dalam aras budaya.

Meskipun konsep-konsep di atas memiliki perbedaan dalam makna dan kontekstualisasinya, secara garis besar kesemuanya memiliki kesamaan pandangan bahwa tatanan lama, yakni masyarakat industri modern sedang berada dalam masa perubahan atau transisi dalam skala global; dan bahwa perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi terutama oleh menguatnya sistem ekonomi-politik kapitalisme yang berporos pada ideologi neoliberalisme (Suharto, 1997; 2001b; 2001c; 2001d; Mishra, 1999; Singh, 2000; Mkandawire dan Rodriguez, 2000; Yang 2000; Moore, 2000).

Kapitalisme yang mengedepankan demokrasi liberal, hak azasi manusia dan ekonomi pasar bebas, kini bukan saja telah merasuki hampir seluruh pendekatan pembangunan, melainkan pula ditengarai telah menjadi pandangan hidup universal seluruh bangsa manusia (Suharto, 2001 c). Pendekatan lain dianggap telah menemui jalan buntu dan akhir sejarahnya (the end of history). Jargon yang terkenal adalah TINA (There Is No Alternative). Maksudnya, hanya melalui cara kapitaslime sajalah kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia dapat dicapai.

Sebagai contoh, ketika krisis ekonomi melanda berbagai negeri, hampir semua strategi pemulihan ekonomi berpijak pada paradigma kapitalisme. Banyak negara mengikuti resep-resep IMF dan Bank Dunia, dua lembaga internasional dan simbol hegemoni kapitalisme global. Liberalisasi kebijakan perdagangan, pembukaan pasar modal bagi investor asing, rekapitalisasi industri besar, dan pengurangan campur tangan negara dalam pembangunan ekonomi, dipercayai sebagai obat mujarab bagi pemulihan ekonomi. Keyakinan ini semakin disulut oleh gagasan Milton Friedman dan Fukuyama; bahwa kalau pembangunan ekonomi ingin maju, maka peran negara harus diminimalisir dan kekuasaan bisnis harus diutamakan.

Karena  pembangunan  kesejahteraan  sosial  kerap   dipandang  hanya   sebagai  beban pertumbuhan ekonomi dan simbol intervensi negara, maka berkembanglah suatu keyakinan nihilistis bahwa institusi-institusi kesejahteraan sosial secara intrinsik bersifat tidak ekonomis dan bahkan patologis, di manapun dan dalam kondisi apapun. Pertanyannya adalah: benarkah kapitalisme merupakan sebuah keniscayaan sejarah? Tepatkah kalau suatu negara menerapkan sistem ekonomi kapitalis maka peran dan komitmen negara untuk menyangga keadilan dan kesejahteraan sosial mesti dikikis habis? Apakah peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial di AS dan Eropa Barat – yang sering dijadikan rujukan sistem ekonomi kapitalis – juga sudah dihilangkan sama sekali?

 

2.  POKOK PEMBAHASAN

2.1.  KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN KAPITALISME

Keunggulan dan kemenangan kapitalisme memang sangat mengesankan. Lebih dari dua abad setelah terbitnya buku The Wealth of Nations karya mahaguru kapitalisme Adam Smith, sistem ekonomi kapitalistik berhasil mengalahkan semua pesaingnya dari ideologi lain. Pada akhir Perang Dunia II, hanya dua kawasan bumi yang tidak komunis, otoriter, merkantilistik atau sosialis, yakni Amerika Utara dan Swisa. Kini selain kita menyaksikan negara-negara komunis rontok satu demi satu, hampir tak ada satupun negara yang saat ini bebas dari Coca Cola, Mc Donalds, KFC dan Levis, lambang supremasi corporate capitalism yang menguasai sistem ekonomi abad 21.

Namun demikian, setelah kapitalisme memonopoli hampir seluruh sistem ekonomi, kini semakin banyak pengamat yang menggugat apakah sistem yang didasari persaingan pasar bebas ini mampu menjawab berbagai permasalahan nasional maupun global. Sejarah juga menunjukkan bahwa kapitalisme bukanlah piranti paripurna yang tanpa masalah. Selain gagasan itu sering menyesatkan, terdapat banyak agenda pembangunan yang tidak mengalir jernih dalam arus sungai kapitalisme. Masalah seperti perusakan lingkungan, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan sosial, meroketnya pengangguran, dan merebaknya pelanggaran HAM serta berbagai masalah degradasi moral lainnya ditengarai sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari beroperasinya sistem ekonomi kapitalistik.

Sinyalemen tersebut bukan tanpa bukti. Berdasarkan studinya di negara-negara berkembang, Haque dalam Restructuring Development Theories and Policies (1999) menunjukkan bahwa kapitalisme bukan saja telah gagal mengatasi krisis pembangunan, melainkan justru lebih memperburuk kondisi sosial-ekonomi di Dunia Ketiga. Menurutnya:

Compared to the socioeconomic situation under the statist governments during the 1960s and 1970s, under the pro-market regimes of the 1980s and 1990s, the condition of poverty has worsened in many African and Latin American countries in terms of an increase in the number of people in poverty, and a decline in economic-growth rate, per capita income, and living standards (Haque, 1999:xi).

Dalam kapitalisme, negara hanya berperan sebagai “penjaga malam” guna menjamin mekanisme pasar berjalan lancar dan campur tangan negara yang terlalu besar dianggap hanya akan mengganggu beroperasinya pasar. Karenanya, dalam situasi yang tanpa “tangan pengatur keadilan” seperti itu, kapitalisme mudah terpeleset kedalam arogansi ekonomi, homo homini lupus, dan hedonisme yang melihat manusia hanya sebatas “binatang ekonomi” (homo economicus) yang motivasi, kebutuhan dan kesenangannya hanya mengejar pemuasan fisik-materi. Patokan tindakannya akan bercorak utilitarianistik, asas “sebesar-besarnya manfaat dari sekecil-kecilnya pengorbanan”. Dalam praktiknya, “manfaat” di sini kerap merosot maknanya menjadi sekadar “konsumerisme-materialisme” dan “pengorbanan” sering terpeleset menjadi penindasan terselubung “si kuat terhadap si lemah”, “majikan terhadap buruh”, “penguasa terhadap yang terkuasai”. Produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan didewakan, sementara solidaritas, effektifitas, dan kesetaraan ditiadakan.

Menurut kaum utopiawan revolusioner, seperti Horkheimer, Marcuse, Adorno, dan Roszak, apabila skenario pembangunan seperti ini dibiarkan, maka wajah pembangunan akan diformat dan dikuasai oleh elit teknokrat dan elit konglomerat yang berkolaborasi mereduksi pembangunan yang tahap demi tahap diarahkan menuju teknokrasi totaliter dan “work-fare state” (bukan welfare state) yang mematikan kesejatian manusia, kebebasan, kebahagiaan, keselarasan, keharmonisan dan yang mengasingkan manusia dari semesta dan sesamanya (Suharto, 1997).

Itulah salah satu dasarnya mengapa di negara-negara kapitalis pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial tidak dipandang sebagai dua “sektor” yang berlainan dan berlawanan. Keduanya dijalankan secara serasi dan seimbang yang dibingkai oleh formulas! historis dan sosiologis yang bernama “negara kesejahteraan” (welfare state) (Suharto, 2001a; 2001b; 2001c; 2001d). Sebagaimana dinyatakan oleh pemikir sosialis Jerman Robert Heilbroner (1976), negara kesejahteraan merupakan sebuah ideologi, sistem dan sekaligus strategi yang jitu untuk mengatasi dampak negatif kapitalisme. Karena menurutnya, perlawanan terhadap kapitalisme di masa depan memang tidak dapat dan sudah seharusnya tidak diarahkan untuk membongkar total sistem ini, melainkan untuk mengubah sistem yang “unggul” ini agar lebih berwajah manusiawi (compassionate capitalism) dalam mengatasi akibat mekanisme pasar yang tidak sempurna.

Karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini, peranan pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai agent of socioeconomic development. Artinya, pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public expenditure dalam APBN dan kebijakan publik yang mengikat. Selain dalam policy pengelolaan nation-state-nya pemerintah memberi penghargaan terhadap pelaku ekonomi yang produktif, ia juga menyediakan alokasi dana dan daya untuk menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang tercecer dari persaingan pembangunan.

Dalam negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan keterlantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial (social security), pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran.

 

2.2.  NEGARA KESEJAHTERAAN

Merujuk pada Spicker (1988:77) negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Menurut Marshall (1981) negara kesejahteraan merupakan bagian dari sebuah masyarakat modern yang sejalan dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demokratis. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Inggris, Amerika, Australia, dan Selandia Baru serta sebagian besar negara-negara Eropa Barat dan Utara. Negara-negara yang tidak dapat dikategorikan sebagai penganut negara kesejahteraan adalah negara-negara bekas Uni Soviet dan “Blok Timur”, karena mereka tidak termasuk negara-negara demokratis maupun kapitalis (Spicker, 1988:78).

Negara kesejahteraan pertama-tama dipraktekkan di Eropa dan AS pada abad 19 yang ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawi (compassionate capitalism). Dengan sistem ini, negara bertugas melindungi golongan lemah dalam masyarakat dari gilasan mesin kapitalisme. Hingga saat ini, negara kesejahteraan masih dianut oleh negara maju dan berkembang. Dilihat dari besarnya anggaran negara untuk jaminan sosial, sistem ini dapat diurutkan ke dalam empat model, yakni:

Pertama, model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata. Anggaran negara untuk program sosial mencapai lebih dari 60% dari total belanja negara.

Kedua, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas. Akan tetapi kontribusi terhadap berbagai skim jaminan sosial berasal dari tiga pihak (payroll contributions), yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh).

Ketiga, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Pemerintah menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial “swasta”.

Keempat, model minimal yang dianut oleh gugus negara-negara Latin (Prancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Itali, Chile, Brazil) dan Asia (Korea Selatan, Filipina, Srilanka). Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Jaminan sosial dari pemerintah diberikan secara sporadis, temporer dan minimal yang umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri dan swasta yang mampu mengiur.

Dari paparan di atas dapat dinyatakan bahwa sejatinya negara kesejahteraan adalah bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, penganggur agar terhindar dari gilasan mesin kapitalisme. Pertanyaanya adalah: atas dasar apa negara harus melindungi kelompok lemah, seperti orang miskin dan orang yang tidak (bisa) bekerja? Ada beberapa alasan mengapa negara diperlukan dalam mengatur dan melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial (Suharto, 1999; 2000):

Pertama, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu piranti keadilan sosial yang kongkret, terencana dan terarah, serta manifestasi pembelaan terhadap masyarakat kelas bawah. Tidak semua warga negara memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara wajib melindungi dan menjamin kelompok-kelompok rentan yang tercecer dalam balapan pembangunan.

Seperti kita ketahui bersama, kekayaan dan sumberdaya yang ada di suatu negara bahkan seluruh bumi kita ini sangat terbatas. Dengan demikian, jika ada seseorang atau sekelompok orang hidupnya lebih makmur pada dasarnya hanya dimungkinkan jika kelompok lain bersedia atau terpaksa hidup tidak makmur.

Apabila proses pembangunan dianalogikan dengan lomba memperebutkan kue tart, maka seseorang yang memperoleh potongan kue lebih besar pada dasarnya dimungkinkan karena yang lain mendapat bagian yang lebih kecil. Sekalipun setiap orang memiliki kesempatan sama, tidak ada jaminan bahwa setiap orang akan memperoleh potongan kue yang sama. Umpamakan saja kue itu di simpan di tengah lapangan dan setiap orang memiliki jarak sama untuk memperoleh kue itu. Tetapi tetap saja orang yang kuat akan melesat lebih cepat dan mendapat potongan kue yang lebih besar ketimbang kelompok sosial yang lemah lainnya.

Dirumuskan secara tajam, realitasnya adalah: kemakmuran suatu kelompok sering dimungkinkan dan bibiayai oleh kelompok lainnya. Maka, selain negara wajib memberi kesempatan sama kepada setiap orang untuk berusaha, ia harus tetap memperhatikan keterbatasan kelompok lemah sebagai kompensasi dan wujud keadilan sosial.

Kedua, semakin memudarnya solidaritas sosial dan ikatan kekeluargaan pada masyarakat modern membuat pelayanan sosial yang tadinya mampu disediakan lembaga keluarga dan keagamaan semakin melemah. Pembangunan kesejahteraan sosial seringkali tidak menghasilkan keuntungan ekonomi bagi penyelenggaranya, sehingga kurang menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di bidang ini. Dengan kebijakan yang didukung UU, negara memiliki legitimasi kuat melaksanakan investasi sosial berdasarkan “risk-sharing across populations” yang dananya dialokasikan dari hasil pajak dan sumber pembangunan lainnya.

Meskipun secara ekonomi jangka pendek pembangunan kesejahteraan sosial adalah pendekatan yang tidak profitable, secara sosial politik makro jangka panjang ia dapat menjadi investasi sosial yang menguntungkan. Pembangunan kesejahteraan sosial dapat meredam kesenjangan dan kecemburuan sosial yang merupakan prasyarat dan rahasia tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang berkesinambungan, stabilitas politik dan kesejahteraan bersama.

Ketiga, negara perlu memberikan pelayanan sosial (social services) kepada warganya sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap rakyat yang memilihnya. Salah satu wewenang yang diberikan publik kepada negara adalah memungut pajak dari rakyat.

Karenanya, prinsip utama yang mendorong mengapa negara perlu memberikan jaminan sosial adalah bahwa semua bentuk perlindungan sosial di atas termasuk dalam kategori “hak-hak dasar warga negara” yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai wujud pertanggungjawaban moral terhadap konstituen yang telah memilihnya.

Keempat, manusia cenderung berpandangan “myopic” (pendek) sehingga kurang tertarik mengikuti program-program sosial jangka panjang. Negara bersifat paternalistik (pelindung) yang mampu memberikan jaminan sosial secara luas dan merata guna menghadapi resiko-resiko masa depan yang tidak tentu, seperti sakit, kematian, pensiun, kecacatan, bencana alam, dsb.

 

 

2.3.  PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan ekonomi nasional selama ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah tingginya ketimpangan dan kemiskinan.

Meskipun beberapa tahun sebelum krisis ekonomi, Indonesia tercatat sebagai salah satu macan ekonomi Asia dengan pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen per tahun, angka pertumbuhan yang tinggi ini ternyata tidak diikuti oleh pemerataan. Studi BPS (1997) menunjukkan 97,5 persen aset nasional dimiliki oleh 2,5 persen bisnis konglomerat. Sementara itu hanya 2,5 persen aset nasional yang dimiliki oleh kelompok ekonomi kecil yang jumlahnya mencapai 97,5 persen dari keseluruhan dunia usaha.

Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat ini terlihat pula dari masih meluasnya masalah kemiskinan. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. International Labour Organisation (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dari seluruh jumlah penduduk (BPS, 1999).

Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori kemiskinan dimasukan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang. PMKS meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok rentan (vulnerable group) ini mengalami pula ketelantaran psikologis, sosial dan politik.

Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman negara maju dan berkembang membuktikan bahwa meskipun mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang optimal, ia selalu gagal menciptakan pemerataan pendapatan dan memberantas masalah sosial.

Orang miskin dan PMKS adalah kelompok yang sering tidak tersentuh oleh strategi pembangunan yang bertumpu pada mekanisme pasar. Kelompok rentan ini, karena hambatan fisiknya (orang cacat), kulturalnya (suku terasing) maupun strukturalnya (penganggur), tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitamya, terpelanting ke pinggir dalam proses pembangunan yang tidak adil.

 

3. PENUTUP

Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan dan muara dari agenda pembangunan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan pasal mengenai keekonomian berada pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Menurut Sri-Edi Swasono (2001), “Dengan menempatkan Pasal 33 1945 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan tes untuk keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fisikal.”

Namun demikian, dalam pembangunan kesejahteraan sosial, jelas Indonesia tidak menganut negara kesejahteraan. Meskipun Indonesia menganut prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila) dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi.

Penanganan masalah sosial masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat parsial dan karitatif serta belum didukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin dan PMKS masih dipandang sebagai sampah pembangunan yang harus dibersihkan. Kalaupun di bantu, baru sebatas bantuan uang, barang, pakaian atau mie instant berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep dan visi yang jelas.

Bahkan kini terdapat kecenderungan, pemerintah semakin enggan terlibat mengurusi permasalahan sosial. Dengan menguatnya ide liberalisme dan kapitalisme, pemerintah lebih tertarik pada bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, termasuk menarik pajak dari rakyat sebesar-besarnya. Sedangkan tanggungjawab menangani masalah sosial dan memberikan jaminan sosial diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Bergulirnya otonomi daerah juga bukannya semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masyarakat kelas bawah. Pemberian wewenang yang lebih besar kepada Pemda dalam mengelola pembangunan daerah belum diikuti dengan penguatan piranti kebijakan dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial. Bahkan terdapat ironi di beberapa daerah dimana institusi-institusi kesejahteraan sosial yang sudah mapan, alih-alih dibina-kembangkan malahan dibumi hanguskan begitu saja.

Terkesan kuat, pengalihan pembangunan kesejahteraan sosial hanya dianggap sebagai beban tambahan bagi anggaran pemerintah daerah. Tidak sedikit Pemda yang hanya mau menerima penguatan dan peralihan wewenang dalam pengelolaan dan peningkatan sumber-sumber “Pendapatan Asli Daerah” (PAD). Sedangkan peralihan tugas dan peran menangani “Permasalahan Sosial Asli Daerah” (PSAD) inginnya diserahkan kepada masyarakat, lembaga-lembaga sosial dan keagamaan.

Oleh karena itu, menurut hemat saya, dalam mengahadapi globalisasi dan menguatnya ide kapitalisme ini, visi, misi dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia perlu direvitalisasi dan bukan di-deligitimasi. Sehingga bidang ini tidak menjadi sekadar kegiatan amal atau usaha sporadis setengah hati yang tidak terencana dan jauh dari prinsip dan wawasan keadilan sosial.

Bila Indonesia dewasa ini hendak melakukan liberalisasi dan privatisasi ekonomi yang berporos pada ideologi kapitalisme, Indonesia bisa menimba pengalaman dari negara-negara maju ketika mereka memanusiawikan kapitalisme. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ditanggulangi oleh berbagai skim jaminan soskl yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata terutama oleh masyarakat kelas bawah.

Pengalaman di dunia Barat memberi pelajaran bahwa jika negara menerapkan sistem demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis, maka itu tidak berarti pemerintah harus “cuci tangan” dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Karena, sistem ekonomi kapitalis adalah strategi mencari uang, sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial adalah strategi mendistribusikan uang secara adil dan merata.

Diibaratkan sebuah keluarga, mata pencaharian orang tua boleh saja bersifat kapitalis, tetapi perhatian terhadap anggota keluarga tidak boleh melemah, terutama terhadap anggota yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak balita, anak cacat atau orang lanjut usia. Bagi anggota keluarga yang normal atau sudah dewasa, barulah orang tua dapat melepaskan sebagian tanggungjawabnya secara bertahap agar mereka menjadi manusia mandiri dalam masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

BPS (1999), Penduduk Miskin: Berita Resmi Statistik Penduduk Miskin, No. 04/Th.II/9, July, Jakarta: BPS.

Dominelly, L. dan A. Hoogvelts (1996), “Globalisation and The Technocratisation of Social Work”, Critical Social Policy, 47,16(2), hal.45-62.

Heilbroner, Robert L. (1976), Business Civilization in Decline, New York: WW Norton & Company.

Marshall, T. H. (1981), The Right To Welfare, London: Heinemann.

Mayo, M, (1998), “Community Work”, dalam Adams, Dominelli dan Payne (eds), Social Work: Themes, Issues and Critical Debates, London: McMillan. Mishra, Ramesh (1999), Globalizationa and The Welfare State, Cheltenham: Edward Elgar.

Mkandawire, Thandika dan Virginia Rodriguez (2000), Globalization and Social Development after Copenhagen, Geneva: United Nations Research Institute for Social Development.

Moore, Mick (2000), “States, Social Policies and Globalisations: Arguing on the Right Terrain?” IDS Bulletin, 31(4), hal.21-31.

Penna, S. dan M. O-Brien (1996), “Postmodernism and Social Policy: A Small Step Forwards?, Journal of Social Policy, 25(1), hal.39-61.

Singh, Ajit (2000), Global Economic Trends and Social Development, Geneva: United Nations Research Institute for Social Development.

Suharto, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).

Taylor-Gooby, P. (1994), “Postmodernism and Sosial Work: A Great Leap Backwards?”, Journal of Social Policy, 23(3), hal.385-405.

Yang, Jae-Jin (2000), “The Rise of the Korean Welfare State Amid Economic Crisis, 1997-99: Implications for the Globalissttion Debate“, Development Policy Review, 18, hal.235-2.

 

 

 

 

 

 

 

March 8, 2008 at 10:38 am Leave a comment

LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

UNTUK MENGATASI KRISIS EKONOMI INDONESIA

 

Muh. Abdul Halim

 

Abstract

There are some policy steps applied by Indonesian government to prevent economic crisis, namely, focused on two things: macro economic stability and rebuild economic infrastructure. We must face sophisticated  problems.  Therefore, there are four general strategies only to prevent that crisis, In monetary sector, we use tight money policy to reduce rate of inflation and rupiah depreciation; In fiscal sector, we must reduce non productive activities.  Instead, some activities to reduce social cost must be increased, such as social safety net (JPS); In government sector, we must repair ability to manage, either public or private sector.  Included in reducing government intervention, monopoly and other non productive activities; and in banking system, we must reduce some weaknesses in this sector, so restructurization should be done.

 

Ibarat orang sakit yang belum sembuh benar, lalu tiba-tiba orang tersebut jatuh sakit lagi.  Itulah perumpamaan kondisi perekonomian kita saat ini.  Pada saat perekonomian mau bangkit, yang ditandai dengan menggeliatnya beberapa sektor seperti perdagangan, property, jalan raya dan lain-lain, lalu pemerintah menaikkan harga BBM maka perekonomian tambah terpuruk lagi.  Harga-harga kebutuhan pokok naik drastis sehingga daya beli masyarakat turun, angka kemiskinan bertambah.

Selama lebih dari lima tahun terakhir ini kita telah berupaya keluar dari kesulitan ekonomi yang kita hadapi, tetapi selama itu pula kita merasakan bahwa masih ada jarak antara keinginan dan kenyataan yang ada.  Hal ini tercermin pada belum optimalnya pertumbuhan ekonomi, ekspor dan masih lesunya investasi asing dan domestik.  Alhasil, wajah perekonomian kita masih tampil lesu. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kemajuan yang telah kita capai sepanjang lima tahun terakhir ini.  Hal ini tercermin dari menguatnya nilai rupiah, rendahnya laju inflasi, turunnya suku bunga, dan terkendalinya laju pertumbuhan uang primer.

Seandainya pemerintah pada bulan oktober 2006 tidak menaikkan harga BBM, kemungkinan besar perekonomian kita tidak akan mengalami kesulitan seperti sekarang ini.  Menurut pendapat penulis kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM hingga lebih dari 100 persen adalah kebijakan yang kurang tepat untuk mengatasi kesulitan ekonomi.  Justru yang terjadi adalah sebaliknya, perekonomian Indonesia mengalami setback . Untuk menutup defisit APBN sebetulnya pemerintah dapat melakukan cara lain misalnya dengan menaikkan pajak bagi orang – orang kaya,  atau pajak bagi barang – barang mewah. Jadi tidak harus menaikkan harga BBM.

 

Sebelum Krisis Ekonomi Tahun 1997

 

            Pembangunan ekonomi pada dasarnya berhubungan dengan setiap upaya untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya. Di negara-negara sedang berkembang, keterbatasan sumber daya ini terutama berupa keterbatasan sumber dana untuk investasi dan keterbatasan devisa, di samping tentunya keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. 

            Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut, pilihan kebijakan yang diambil pada umumnya berfokus kepada dua aspek, yaitu aspek penciptaan iklim berusaha yang kondusif, terutama berupa kestabilan ekonomi makro, dan aspek pengembangan infrastruktur perekonomian yang mendukung kegiatan ekonomi.  Kestabilan ekonomi makro tercermin pada harga barang dan jasa yang stabil serta nilai tukar dan suku bunga yang berada pada tingkat yang memungkinkan pertumbuhan

ekonomi yang berkesinambungan dengan kondisi neraca pembayaran internasional yang sehat. 

            Sementara itu, pengembangan infrastruktur perekonomian mencakup pengembangan seluruh lembaga pendukung bagi berjalannya aktivitas ekonomi, yaitu sektor usaha, sektorkeuangan/perbankan, perangkat hukum dan peradilan, dan lembaga pemerintahan/birokrasi yang mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. 

            Upaya pemeliharaan kestabilan ekonomi makro berada di dalam lingkup tugas kebijakan ekonomi makro, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan nilai tukar. Sementara itu, upaya pengembangan infrastruktur ekonomi berada di dalam lingkup tugas kebijakan ekonomi mikro, seperti kebijakan di bidang industri, perdagangan, pasar modal, perbankan, dan sektor keuangan lainnya. Dua di antara berbagai kebijakan tersebut, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan di bidang perbankan, saat ini menjadi cakupan tugas Bank Indonesia.

            Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan ekonomi makro, terdapat empat kebijakan umum yang diambil selama periode sebelum krisis, yaitu, pertama, menerapkan kebijakan fiskal/anggaran berimbang untuk menghindari penggunaan  utang domestik dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah. Kedua, menerapkan kebijakan moneter yang berhati-hati yang menjaga agar pertumbuhan likuiditas sesuai dengan pertumbuhan permintaan riil. Ketiga, menjaga agar nilai tukar rupiah selalu berada pada posisi yang realistis. Ketiga, pada awalnya ini dilakukan melalui kebijakan devaluasi setiap kali situasi ekonomi menuntut demikian. Kemudian, kemudian sejak tahun 1986 hal ini dilakukan melalui penyesuaian sasaran nilai tukar rupiah secara harian yang ditujukan untuk memelihara daya saing industri-industri berorientasi ekspor dan sekaligus agar perkembangan nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi permintaan dan  penawaran di pasar valuta asing.

Keempat, mempertahankan kebijakan lalu lintas modal (devisa) bebas sejak tahun 1971.   Kebijakan ini telah membantu menarik investasi asing dan membuat perekonomian Indonesia dapat dengan relatif cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi di pasar internasional. Berbagai langkah kebijakan tersebut telah mendukung pemeliharaan kondisi ekonomi makro yang relatif stabil dan  predictable selama periode sebelum krisis ekonomi 1997. Dalam periode tersebut laju inflasi relatif terkendali pada level rata-rata di bawah 10% per tahun. Defisit transaksi berjalan berada pada tingkat yang dapat dikendalikan dan jumlah cadangan devisa dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup untuk membiayai kebutuhan impor rata-rata selama lima bulan. Suku bunga riil dapat dipertahankan pada tingkat yang selalu positif sehingga mampu mendorong kenaikan tabungan dan investasi. Selain itu, nilai tukar riil juga berhasil dipertahankan pada level yang mampu menjaga daya saing komoditas ekspor Indonesia di pasar internasional.  

            Di sektor keuangan, dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi, upaya menggerakkan sumber dana domestik dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur sektor keuangan, khususnya industri perbankan. Hal ini terlihat sangat jelas kalau kita mengamati perkembangan sektor keuangan di Indonesia yang sarat dengan rangkaian deregulasi sejak tahun 1983. Praktis kita dapat mengatakan bahwa proses deregulasi perekonomian yang dilakukan di Indonesia hampir identik dengan deregulasi sektor keuangan. 

            Dalam hal ini memang terdapat pertanyaan mengapa deregulasi sektor keuangan jauh lebih sering dan lebih dahulu dilaksanakan dibandingkan dengan deregulasi di sektor riil. Terlepas dari adanya perdebatan tentang  sequencing dari proses deregulasi ini, khususnya yang menyangkut apakah sektor keuangan dulu atau sektor riil dulu, yang jelas diutamakannya deregulasi sektor keuangan merupakan pilihan kebijakan yang diambil dengan melihat kondisi pada waktu itu.  Namun, satu hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa penyempurnaan dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, khususnya perbankan, harus menyertai deregulasi. Ini merupakan syarat utama yang memungkinkan bank-bank dapat berkembang dengan baik serta dapat memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang disajikan oleh deregulasi dengan relatif aman.  

            Prioritas yang diberikan oleh berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia, bagi pelaksanaan deregulasi sektor keuangan selama dasawarsa 1970an dan 1980an memang dapat dipahami karena perkembangan sektor ini dalam dasawarsa 1950an dan 1960an di negara-negara tersebut tidak begitu cerah.  Hal ini berkaitan erat dengan pendekatan pembangunan ekonomi yang diterapkan di negara-negara berkembang pada periode 1950an dan 1960an yang cenderung mengarahkan pembangunan ekonomi ke sektor-sektor strategis. Berkaitan dengan itu, kebijakan disektor keuangan yang diambil adalah melakukan selective credit policy atau semacamnya agar dana lebih banyak mengalir ke sektor-sektor ekonomi tersebut. Kebijakan ini didukung oleh kebijakan suku bunga kredit yang rendah. Berbagai kebijakan itu telah membatasi keleluasaan sektor keuangan untuk bergerak secara efisien dalam menyalurkan dana dari pemilik ke pengguna dana.  

            Sebagai dampak dari terbatasnya ruang gerak sektor keuangan maka terjadilah apa yang disebut oleh McKinnon dan Shaw sebagai “financial repression” yang \menyebabkan “shallow finance”, yaitu tidak tersalurnya dana (daya beli) secara efisien ke kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien pula, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terhalang.  

            Untuk mengatasi masalah itu, McKinnon dan Shaw menganjurkan agar diadakan liberalisasi (deregulasi) sehingga terjadi “financial deepening”. Melalui deregulasi, bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya diberi keleluasaan yang lebih besar untuk beroperasi secara efisien atas dasar mekanisme pasar sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik dan seefisien mungkin dalam menyalurkan dana dari pemilik dana kepada pengguna dana (pengusaha) untuk keperluan produksi. Mereka berkeyakinan bahwa ketersediaan dana berdasarkan mekanisme pasar merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat menciptakan sistem perekonomian yang efisien dan mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

            Strategi deregulasi sektor keuangan itu yang diterapkan di Indonesia, dimulai secara terbatas dengan menetapkan suku bunga bank lebih realistis pada tahun 1968 – 1970, dan kemudian dilanjutkan dengan deregulasi tahun 1983 dan 1988. Sebagai hasilnya, kita melihat betapa sektor perbankan telah berhasil meningkatkan perannya sebagai media intermediasi dan penyedia jasa perbankan lainnya, dan hal ini telah pula menunjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa lalu. 

            Di sisi lain, kita juga melihat bahwa pertumbuhan perbankan yang sangat pesat ini bukannya tidak menimbulkan permasalahan tersendiri. Di tingkat makro, perkembangan sektor keuangan yang pesat ini telah menimbulkan permasalahan di sektor moneter. Bagi pengendalian moneter, perkembangan sektor keuangan yang pesat, yang juga salah satunya didorong oleh arus globalisasi, telah menyebabkan berbagai hubungan kausalitas antara besaran-besaran moneter menjadi tidak tetap, yang berimplikasi kepada makin kompleksnya transmisi kebijakan moneter dan kurang efektifnya instrumen moneter yang ada.  Kompleksitas permasalahan ini bagaimanapun juga turut mempengaruhi kemampuan kita dalam merespon setiap gejolak yang timbul dalam perekonomian. 

 

Krisis Ekonomi dan Dampaknya

 

            Dalam perkembangannya, ternyata infrastruktur perekonomian di Indonesia belum mampu menghadapi semakin cepatnya proses integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global. Perangkat kelembagaan bagi bekerjanya ekonomi pasar yang efisien ternyata belum tertata dengan baik. Sebagai konsekuensinya, ekonomi Indonesia menjadi sangat rentan terhadap gejolak eksternal sebagaimana terjadi pada pertengahan tahun 1997. Sebagaimana terbukti dari pengalaman negara-negara tetangga di Asia yang sejak pertengahan tahun 1997 mengalami krisis ekonomi, kestabilan ekonomi makro ternyata tidak dapat menjamin kinerja perekonomian yang baik secara berkesinambungan selama masih terdapat kelemahan-kelemahan pada infrastruktur perekonomian.  

            Di satu sisi, keterbukaan perekonomian dengan sistem devisa bebas dan berbagai langkah deregulasi yang ditempuh pemerintah telah memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan perekonomian domestik. Dalam beberapa tahun terakhir sebelum krisis, dinamisme perekonomian Indonesia cukup tinggi dengan laju inflasi yang menurun dan surplus neraca pembayaran yang cukup besar. Perkembangan makroekonomi yang mantap tersebut telah memberikan keyakinan kepada investor, baik dalam dan luar negeri atas prospek perekonomian Indonesia sehingga semakin mendorong masuknya arus modal dan semakin memperdalam proses integrasi perekonomian nasional ke dalam perekonomian internasional.  

            Akan tetapi, di sisi lain, dinamisme perekonomian yang tinggi tersebut tidak sepenuhnya disertai dengan upaya untuk menata pengelolaan dunia usaha dan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sebagaimana tercermin pada kurangnya transparansi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, kelemahan informasi, baik mutu maupun ketersediaan, semakin memperburuk kualitas keputusan yang diambil oleh dunia usaha dan pemerintah. Berbagai faktor ini memperlemah kondisi fundamental mikroekonomi sehingga meningkatkan kerentanan perekonomian terhadap guncangan-guncangan eksternal.

            Melemahnya fundamental mikroekonomi dapat dilihat pada menurunnya efisiensi pengelolaan dunia usaha dalam beberapa tahun sebelum krisis ekonomi terjadi. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya distorsi dalam pengalokasian sumber daya baik yang dilakukan oleh sektor swasta maupun sektor pemerintah sehingga mendorong meningkatnya konglomerasi usaha yang monopolistik dan perilaku pencari rente (rent seeking). Meskipun kegiatan investasi dan produksi naik dengan cepat dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan sumber daya, terutama modal, menjadi kurang optimal dan cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor yang kurang produktif. Sebagai akibatnya, perekonomian menjadi kurang efisien seperti tercermin pada naiknya incremental capital output ratio (ICOR) dari rata-rata sekitar 3,1 pada tahun 1988-1991 menjadi rata-rata sekitar 4,2 dalam tahun 1992-1997. 

             Kelemahan fundamental mikroekonomi juga tercermin pada kerentanan (fragility) yang terdapat di dalam sektor keuangan, khususnya perbankan. Terdapat lima faktor yang mengakibatkan kondisi mikro perbankan nasional menjadi rentan terhadap gejolak ekonomi, yaitu: Pertama, adanya jaminan terselubung (implicit guarantee) dari bank sentral atas  kelangsungan hidup suatu bank untuk mencegah kegagalan sistemik dalam industri perbankan telah menimbulkan moral hazard di kalangan pengelola dan pemilik bank. Jaminan yang ada praktis menggeser risiko yang dihadapi  perbankan ke bank sentral serta mendorong perbankan untuk mengambil utang yang berlebihan dan memberikan kredit ke sektor-sektor yang berisiko tinggi. Kedua,  sistem pengawasan oleh bank sentral kurang efektif karena belum sepenuhnya dapat mengimbangi pesat dan kompleksnya kegiatan operasional perbankan. Apalagi independensi bank sentral pada periode tersebut sangat kurang sehingga menyebabkan langkah-langkah koreksi tidak dapat dilakukan secara efektif. Hal ini telah mendorong perbankan nasional mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional yang telah ditetapkan. 

Ketiga, besarnya pemberian kredit dan jaminan baik secara langsung maupun  tidak langsung        kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank (connected lending)  telahmendorong tingginya risiko kemacetan kredit yang dihadapi bank. Keempat,  relatif lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan  penurunan kualitas aset produktif dan peningkatan risiko yang dihadapi bank. Situasi ini diperburuk pula oleh lemahnya pengawasan dan sistem informasi internal di dalam memantau, mendeteksi, dan menyelesaikan kredit bermasalah dan posisi risiko yang berlebihan. Kelima, kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan selain telah mengakibatkan kesulitan dalam melakukan analisis secara akurat tentang kondisi keuangan suatu bank juga telah melemahkan upaya untuk melakukan kontrol sosial dan menciptakan disiplin pasar.

            Kelemahan fundamental mikroekonomi juga muncul sebagai dampak dari lemahnya pengelolaan dunia usaha (poor corporate governance). Belum kuatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam berusaha mengakibatkan kegiatan usaha swasta cenderung kurang efisien dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat. Selain itu, buruknya pengelolaan dunia usaha juga terkait dengan belum adanya perangkat hukum yang efektif, terutama dalam penyelesaian kepailitan usaha.  Berbagai kelemahan ini mengakibatkan dunia usaha cenderung melakukan investasi yang berlebihan pada sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap perubahan nilai tukar dan suku bunga, seperti sektor properti.  

            Ada dua hal yang mendorong kecenderungan investasi yang berlebihan tersebut. Pertama, dinamisme perekonomian Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan keyakinan yang berlebihan pada diri investor asing sehingga mengurangi kehati-hatian mereka dalam memberikan pinjaman kepada dunia usaha di Indonesia. Kedua, dunia usaha dalam negeri memanfaatkan perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri yang cukup besar sehingga arus modal masuk dari luar negeri, terutama dalam bentuk pinjaman swasta jangka pendek, terus mengalir.  Pada saat yang bersamaan nilai tukar rupiah yang relatif stabil sejak beberapa tahun terakhir, telah menimbulkan adanya kepastian terhadap perkembangan kurs  (implicit guarantee)  sehingga meningkatkan keyakinan dunia usaha akan kemantapan perkembangan ekonomi. 

Ketersediaan pembiayaan yang relatif mudah diperoleh menyebabkan sektor swasta semakin mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha sebagaimana tercermin pada tingginya pangsa utang luar negeri berjangka pendek untuk pembiayaan investasi berjangka panjang (maturity gap). Perkembangan ini dengan sendirinya menimbulkan kerentanan sektor swasta terhadap gejolak nilai tukar dan telah mendorong kepailitan pada banyak perusahaan swasta.  Selanjutnya, kelemahan-kelemahan fundamental mikroekonomi tersebut di atas mengakibatkan ketergantungan pada sektor luar negeri semakin besar, khususnya utang luar negeri sektor swasta. Ketergantungan sektor swasta kepada sektor luar negeri tersebut terus meningkat sejalan dengan pesatnya kegiatan investasi sektor swasta. Hal ini mengakibatkan jumlah utang luar negeri swasta meningkat tajam hingga tahun 1996.  Dengan kondisi perekonomian yang masih mengidap berbagai kelemahan mendasar tersebut maka gejolak nilai tukar yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 berubah dengan cepat menjadi krisis ekonomi dan keuangan yang sangat dalam. Di sektor luar negeri, pengaruh krisis nilai tukar telah menyebabkan arus modal keluar neto, khususnya sektor swasta, yang sangat besar sehingga neraca pembayaran mengalami defisit untuk pertama kalinya sejak tahun 1989/90.  Selain itu, posisi pinjaman dan beban angsuran pembayaran luar negeri naik sangat tinggi, terutama dalam rupiah, sehingga banyak perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya.  Di sektor perbankan, krisis nilai tukar yang terjadi telah menyebabkan terganggunya fungsi intermediasi yang ditandai dengan banyaknya bank menjadi insolvent. Hal ini terjadi karena meningkatnya kerentanan terhadap posisi  hutang dalam

USD sehingga memberatkan sisi  liability (pasiva) bank. Sisi  asset (aktiva) bank memburuk sebagaimana tercermin pada meningkatnya kredit bermasalah atau  non performing loan (NPL) akibat banyaknya debitur yang default. Sementara itu, upaya pengetatan likuiditas melalui kenaikan suku bunga yang dilakukan guna menstabilkan inflasi dan nilai tukar telah pula menyebabkan “negative spread” di sektor perbankan. 

            Krisis yang berkelanjutan telah mengakibatkan perbankan nasional menjadi semakin rawan. Pada sisi yang lain kepercayaan masyarakat semakin merosot, khususnya sejak pencabutan izin usaha 16 bank pada bulan November 1997. Hal tersebut terjadi karena kebijakan tersebut dilakukan tanpa persiapan yang memadai untuk menghindari rush atau bank-run.  Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut terlihat dari pemindahan dana oleh penabung ke instrumen/bank yang lebih aman baik didalam maupun luar negeri. Tidak adanya lembaga deposit insurance (lembaga penjamin simpanan) membuat penurunan kepercayaan ini bertambah parah. 

Di sektor moneter, tingginya bantuan likuiditas yang terpaksa diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank telah mendorong peningkatan uang beredar yang sangat besar sehingga memperbesar tekanan inflasi yang sebelumnya memang sudah meningkat tajam akibat depresiasi rupiah yang sangat besar. Di sektor fiskal, pengeluaran pemerintah, terutama untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran utang luar negeri, meningkat tajam sehingga operasi keuangan pemerintah mengalami defisit yang cukup besar. Di sektor riil, kegiatan investasi dan produksi mengalami kontraksi sementara tingkat pengangguran meningkat pesat. Berbagai perkembangan tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa krisis yang terjadi telah mengakibatkan dampak negatif yang amat luas kepada seluruh sendi perekonomian nasional.

 

Langkah-langkah Kebijakan

 

            Langkah kebijakan yang diambil selama krisis ini terfokus kepada mengembalikan kestabilan makroekonomi dan membangun kembali infrastruktur ekonomi, khususnya di sektor perbankan dan dunia usaha. Mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi, strategi umum dari program-program ekonomi yang diterapkan di negara-negara yang mengalami krisis serupa bertumpu pada empat bidang pokok: 

  • Di bidang moneter, ditempuh kebijakan moneter ketat untuk mengurangi laju  inflasi dan penurunan atau depresiasi nilai mata uang lokal secara berlebihan.
  • Di bidang fiskal, ditempuh kebijakan yang lebih terfokus kepada upaya relokasi  pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan tidak produktif kepada kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat mengurangi social cost yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi. Salah satu bentuknya adalah dengan program Jaring Pengaman Sosial.
  • Di bidang pengelolaan (governance), ditempuh kebijakan untuk memperbaiki kemampuan pengelolaan baik di sektor publik maupun swasta. Termasuk di dalamnya upaya mengurangi intervensi pemerintah, monopoli, dan kegiatan-kegiatan yang kurang produktif lainnya.
  • Di bidang perbankan, ditempuh kebijakan yang akan memperbaiki kelemahan- kelemahan sistem perbankan berupa program restrukturisasi perbankan yang bertujuan untuk mencapai dua hal, yaitu: mengatasi dampak krisis dan menghindari terjadinya krisis serupa di masa datang.

 

1.  Pemulihan Perbankan

            Upaya penyehatan dan permberdayaan sektor perbankan telah menyita perhatian yang sangat besar, tidak hanya dari segi waktu dan tenaga yang dicurahkan tetapi juga dari segi biaya yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan pentingnya peranan perbankan alam proses kebangkitan ekonomi secara keseluruhan. Di samping peranannya dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran nasional dan internasional serta menjalankan fungsi intermediasi (penyaluran dana dari penabung/pemilik dana ke investor), sektor perbankan juga berfungsi sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Dengan industri perbankan yang pada umumnya mengalami kesulitan, transmisi kebijakan moneter melalui sektor perbankan tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan kebijakan moneter kurang efektif dalam mencapai sasarannya. Dengan demikian, sangat sulit dibayangkan format pemulihan ekonomi nasional melalui program stabilisasi makroekonomi apabila sektor perbankan tetap berada dalam kesulitan yang parah. 

            Upaya pemberdayaan perbankan dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek, yaitu rekapitalisasi bank-bank, restrukturisasi kredit perbankan, pengembangan infrastruktur perbankan, dan penyempurnaan pelaksanaan fungsi pengawasan bank.

            Pertama, rekapitalisasi bank-bank.  Mengingat kondisi permodalan bank-bank sudah demikian parah sebagai akibat dari krisis ekonomi, sebagaimana telah diuraikan dimuka, langkah strategis pertama yang ahrus dilakukan adalah memperbaiki permodalan tersebut.  Kebijakan rekapitalisasi ini disusun dalam suatu paket, yang terdiri dari:

       Rekapitalisasi bagi bank-bank yang viable untuk dapat menjadi sehat dan mencapai rasio   kecukupan modal (capital adequacy ratio –CAR) minimum sebesar 8% pada tahun 2001. Bank-bank ini dinyatakan lulus dari tiga buah test yang sangat ketat meliputi kondisi keuangan, integritas pemilik dan manajemen, serta renca kerja untuk tiga tahun;

       Pembersihan bank-bank dari pemilik dan pengurus yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilik dan pengurus yang baik (tidak fit and proper);

       Penutupan bagi bank-bank yang diperkirakan tidak akan mampu bertahan;

       Penyelesaian aset-aset bank-bank yang ditutup;

       Penyelesaian bagi kredit macet perbankan, dengan mengalihkan ke  Aset Management Unit dan menghapusbukukan dari bank-bank yang direkapitalisasi.

            Dalam melaksanakan rekapitalisasi perbankan dibutuhkan biaya dalam jumlah besar. Dana tersebut dapat datang dari sektor swasta dan dari pemerintah. Penambahan modal dari sektor swasta dapat datang dari pemodal domestik maupun pemodal asing. Yang paling baik adalah dari pemodal domestik karena kepemilikan bank-bank oleh pihak domestik akan lebih memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, akibat krisis ekonomi hal yang ideal ini sulit dicapai karena sektor swasta nasional sedang mengalami kesulitan likuiditas. Untuk ini maka peranan investor asing menjadi penting. Dengan masuknya investor asing dalam perbankan nasional maka kepercayaan luar negeri terhadap perekonomian Indonesia akan meningkat. 

            Aspek  kedua adalah restrukturisasi kredit. Aspek ini sangat menentukan keberhasilan program rekapitalisasi perbankan dan program penyehatan ekonomi secara keseluruhan. Kegiatan ini didasarkan pada ketentuan restrukturisasi kredit bulan November 1998 dan berlaku bagi bank-bank yang ikut dalam program rekapitalisasi, baik bank-bank pemerintah, BPD, maupun bank-bank swasta nasional. Restrukturisasi kredit yang dilakukan melalui prakarsa Bank Indonesia ini melengkapi restrukturisasi kredit dan aset perbankan lainnya yang dilakukan oleh BPPN. Restrukturisasi kredit, yang pada hakekatnya merupakan bagian utama dari retrukturisasi dunia usaha ini, diharapkan dapat memperbaiki pembukuan bank, dan sekaligus menggairahkan para debiturnya untuk kembali berproduksi, yang berarti menggerakkan sektor riil. 

            Aspek ketiga adalah pengembangan infrastruktur perbankan, untuk meningkatkan daya tahan bank-bank dalam menghadapi berbagai gejolak. Salah satu sarana yang sedang disiapkan adalah pendirian Lembaga Penjamin Simpanan, yang akan menggantikan program penjaminan pemerintah yang pada waktu ini berlaku dan akan berakhir pada bulan Januari 2000. Sarana lain adalah pengembangan bank syariah, yang pada dirinya dapat diharapkan mempunyai daya tahan yang lebih baik menghadapi masa-masa krisis, dan dengan demikian dapat memperkuat sistem perbankan secara keseluruhan.  Khusus mengenai bank syariah perlu dikemukan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran berharga bagi kita bahwa prinsip risk sharing (berbagi risiko) atau profit and loss sharing (bagi hasil), sebagaimana yang terdapat pada sistem bank berdasarkan prinsip syariah, merupakan suatu prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi. Dalam hal ini, prinsip bagi hasil atau berbagi risiko antara pemilik dana dan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas dari awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi, misalnya, maka risiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Dengan demikian kesulitan ekonomi akan relatif lebih ringan terasa oleh perorangan dan badan usaha secara individual sehingga kebangkitan kembali ekonomi dapat diharapkan berlangsung lebih cepat. 

            Aspek  keempat yang tidak kalah pentingnya adalah menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengawasan bank, yaitu dengan lebih mengutamakan penegakan aturan (law enforcement) dan dengan meningkatkan frekuensi pemeriksaan bank yang difokuskan pada resiko yang dihadapi oleh setiap bank.

            Keempat aspek dalam rangka restrukturisasi perbankan tersebut berjalan simultan. Melalui berbagai upaya ini diharapkan kelemahan sistem perbankan yang selama ini menjadi sumber dari beratnya kerusakan ekonomi akibat krisis akan berangsur-angsur hilang sehingga kita akan memilikisistem perbankan yang mempunyai ketahanan yang tinggi.

            Untuk menjaga  sustainability kebijakan restrukturisasi perbankan, baik melalui penyehatan di sisi aktiva maupun pasiva, perlu disertai dengan restrukturisasi sisi operasional perbankan dan perbaikan ekonomi makro secara umum, termasuk sektor riil. Untuk itu diperlukan beberapa syarat yang perlu diciptakan, yaitu: pertama, kondisi ekonomi makro yang stabil. Kondisi ekonomi yang stabil merupakan persyaratan      yang  penting bagi terwujudnya kegiatan usaha dan aktivitas perbankan yang sustainable.   Dengan laju inflasi yang rendah, disertai oleh nilai tukar yang stabil, suku bunga dapat     diharapkan untuk terus turun ke tingkat “normal”, sehingga bank-bank tidak lagi harus      menanggung beban  negative spread dan bahkan dapat memupuk keuntungan untuk memperkuat permodalannya. Kestabilan nilai tukar dan kestabilan tingkat harga juga pada dirinya memberikan kestabilan dan kepastian bagi dunia usaha dan perbankan.

Kedua, dukungan dari program restrukturisasi dunia usaha.  Penyehatan usaha bank perlu      didampingi oleh penyehatan sektor riil karena keduanya terdapat keterkaitan yang sangat erat. Dalam hubungan ini langkah-langkah yang dilakukan melalui program INDRA, Prakarsa Jakarta, maupun program restrukturisasi kredit bank-bank dengan prokarsa Bank Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dunia usaha, sehingga dunia usaha dapat mulai berkiprah kembali bersama-sama dunia perbankan. Ketiga, pembaruan sistem hukum dan perundang-undangan serta sistem akuntansi. Perbaikan dari segi hukum dan akuntansi diharapkan untuk menciptakan transparansi dan kepastian usaha bank dengan tetap memberlakukan azas kehati-hatian.

Kelima, penciptaan pasar yang efisien. Penciptaan pasar yang efisien sehingga memungkinkan      terciptanya fungsi intermediasi yang optimum dan efektivitas kebijakan moneter. Hal ini dilakukan antara lain melalui penciptaan sistem insentif yang cocok, yaitu berdasarkan mekanisme pasar. Keenam, tenaga-tenaga terlatih yang mempunyai dedikasi dan integritas tinggi untuk mengelola perbankan. Sehubungan dengan itu, program-program pelatihan dan pembinaan, serta program pengawasan bank yang efektif dan terus menerus untuk menjamin kualitas dari sumber daya manusia yang ada di perbankan merupakan hal-hal yang mutlak harus dilakukan. 

 

 

2. Pemulihan Kebijakan Moneter

            Kestabilan harga dan nilai tukar merupakan prasyarat bagi pemulihan ekonomi karena tanpa itu aktivitas ekonomi masyarakat, sektor usaha, dan sektor perbankan akan terhambat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kiranya jika fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia selama krisis ekonomi ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. Apalagi Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang di dalamnya mengandung pengertian kestabilan harga (laju inflasi) dan kestabilan nilai tukar rupiah.  

            Untuk mencapai tujuan di atas, Bank Indonesia hingga saat ini masih menerapkan kerangka kebijakan moneter yang didasarkan pada pengendalian jumlah uang beredar atau yang di kalangan akademisi dikenal sebagai quantity approach. Di dalam kerangka tersebut Bank Indonesia berupaya mengendalikan uang primer (base money) sebagai sasaran operasional kebijakan moneter.  Dengan jumlah uang primer yang terkendali maka perkembangan jumlah uang beredar, yaitu M1 dan M2, diharapkan juga ikut terkendali.  Selanjutnya, dengan jumlah uang beredar yang terkendali diharapkan permintaan agregat akan barang dan jasa selalu bergerak dalam jumlah yang seimbang dengan kemampuan produksi nasional sehingga harga-harga dan nilai tukar dapat bergerak stabil. 

            Dengan menggunakan kerangka kebijakan moneter seperti telah diuraikan di atas, Bank Indonesia pada periode awal krisis ekonomi, terutama selama tahun 1998, menerapkan kebijakan moneter ketat untuk mengembalikan stabilitas moneter. Kebijakan moneter ketat tersebut tercerminpada pertumbuhan tahunan sasaran indikatif uang primer yang terus ditekan dari level tertinggi 69,7% pada bulan September 1998 menjadi 11,2% pada bulan Juni 1999. Kebijakan moneter ketat terpaksa dilakukan karena dalam periode itu ekspektasi inflasi di tengah masyarakat sangat tinggi dan jumlah uang beredar meningkat sangat pesat. 

            Di tengah tingginya ekspektasi inflasi dan tingkat risiko memegang rupiah, upaya memperlambat laju pertumbuhan uang beredar telah mendorong kenaikan suku bunga domestik secara tajam. Suku bunga yang tinggi diperlukan agar masyarakat mau memegang rupiah dan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak mendesak serta tidak menggunakannya untuk membeli valuta asing. 

            Upaya pemulihan kestabilan moneter melalui penerapan kebijakan moneter ketat yang dibantu dengan upaya pemulihan kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional mulai memberikan hasil positif sejak triwulan IV 1998. Pertumbuhan uang beredar yang melambat dan suku bunga simpanan di perbankan yang tinggi telah mengurangi peluang dan hasrat masyarakat dalam memegang mata uang asing sehingga tekanan depresiasi rupiah berangsur surut. Sejak pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap USD cenderung menguat dan kemudian bergerak relatif stabil selama tahun 1999.

            Sesuai dengan sistem nilai tukar mengambang yang diterapkan sejak 14 Agustus 1997, perkembangan nilai tukar rupiah lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Di dalam sistem tersebut, penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi sejak pertengahan1998 hingga akhir 1999 lebih banyak disebabkan oleh meredanya tekanan permintaan valas sejalan dengan terkendalinya jumlah uang beredar dan turunnya ekspektasi inflasi.

            Bank Indonesia hanya melakukan penjualan valas melalui mekanisme pasar pada harga pasar untuk mensterilisasi atau menyedot kembali ekspansi moneter yang berasal dari pembiayaan defisit anggaran pemerintah dan bukan terutama ditujukan untuk mengarahkan nilai tukar rupiah ke suatu tingkat tertentu. Pelaksanaan penjualan valas itu pun tidak sampai membahayakan posisi cadangan devisa Bank Indonesia karena menggunakan devisa yang berasal dari penarikan hutang luar negeri pemerintah yang memang diperuntukkan untuk mendukung pembiayaan defisit anggaran pemerintah.  Nilai tukar rupiah yang menguat serta didukung oleh pasokan dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok yang membaik telah mendorong penurunan laju inflasi sejak awal triwulan IV 1998. Bahkan, laju inflasi bulanan yang sempat mencapai 12,67% pada bulan Februari 1998, mencatat angka negatif atau deflasi dalam bulan Oktober 1998. Deflasi tersebut kemudian berlanjut sebanyak tujuh kali berturut-turut selama periode Maret – September 1999. Dengan perkembangan tersebut, laju inflasi selama tahun 1999 hanya mencapai 2,0%, jauh lebih rendah daripada laju inflasi selama tahun 1998 yang mencapai 77,6%. Berarti Indonesia telah berhasil mengelakkan bahaya hiperinflasi yang sempat mengancam selama paruh pertama 1998. 

            Dalam perkembangan selanjutnya, laju inflasi yang sangat rendah dan nilai tukar rupiah yang telah jauh menguat dibandingkan di masa puncak krisis telah memberikan ruang gerak bagi Bank Indonesia untuk memperlonggar kebijakan moneter dan mendorong penurunan suku bunga domestik. Sebagai cerminan kebijakan moneter yang agak longgar, pertumbuhan tahunan sasaran indikatif uang primer yang sebelumnya terus diturunkan hingga mencapai 11,2% pada Juni 1999, sejak awal semester II 1999 mulai dinaikkan hingga mencapai 15,7% pada Maret 2000. Sejalan dengan itu, suku bunga SBI 1 bulan yang selama ini menjadi patokan (benchmark) bagi bank-bank terus menurun dari level tertinggi 70,58% pada September 1998 menjadi 11,0% pada akhir April 2000.

            Penurunan suku bunga SBI yang cukup tajam itu diikuti oleh suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) dan simpanan perbankan dengan laju penurunan yang hampir sama Suku bunga kredit (kredit modal kerja) pun mengalami penurunan meskipun tidak secepat dan sebesar penurunan suku bunga simpanan perbankan. 

            Penurunan laju inflasi, penguatan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga membentuk suatu lingkaran yang saling memperkuat (vitruous circle) sehingga membuka peluang bagi pemulihan ekonomi. Tanda-tanda awal kebangkitan ekonomi Indonesia mulai muncul sejak triwulan I 1999 ketika PDB riil dalam triwulan tersebut untuk pertama kalinya sejak 1997 mencatat pertumbuhan triwulanan positif. 

 

Arah dan Sasaran Kebijakan Moneter

            Dari sisi pengelolaan moneter, krisis ekonomi sesungguhnya telah melahirkan suatu pemikiran ulang bagi peran Bank Indonesia yang seharusnya dalam perekonomian, dan sekaligus perannya dalam institusi kenegaraan di Republik ini. Pengalaman tersebut telah memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bahwa institusi bank sentral, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, harus kembali kepada fungsi utamanya sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kestabilan nilai mata uang yang dikeluarkannya. Kesadaran untuk memetik hikmah dari pengalaman itu pula yang kemudian melahirkan persetujuan DPR atas Undang Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan suatu perubahan yang sangat mendasar dalam hal pengelolaan moneter. Dalam UU tersebut, pemikiran ulang ini diformulasikan dalam suatu tujuan kebijakan moneter yang jauh lebih fokus dibandingkan dengan UU sebelumnya, yaitu “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”. 

            Sejalan dengan kecenderungan banyak bank sentral di dunia untuk memfokuskan sasaran kebijakan moneter kepada pencapaian stabilitas harga, pasal 7 dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara eksplisit mengamanatkan tujuan “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah” sebagai sasaran kebijakan moneter.

            Terminologi “kestabilan nilai rupiah” tentu saja dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda: kestabilan secara internal – yaitu kestabilan harga (stable in terms of prices of goods and services), atau kestabilan secara eksternal – yaitu kestabilan nilai tukar (stable in terms of prices of other currencies). Pilihan atas interpretasi yang berbeda tersebut mempunyai implementasi yang sangat berbeda dalam hal kebijakan moneter yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran kestabilan rupiah yang dipilih. 

            Dalam diskusi tentang kerangka kerja kebijakan moneter, diskusi di kalangan teoritisi maupun praktisi bank sentral cenderung mengartikan kestabilan mata uang dalam interpretasi yang pertama, yaitu kestabilan harga yang diukur dengan tingkat inflasi. Di samping karena alasan teoritis bahwa kestabilan harga merupakan sasaran yang paling relevan bagi kebijakan moneter, pasal-pasal maupun penjelasan pasal-pasal dalam UU Bank Indonesia lebih sesuai dengan interpretasi tersebut. Argumen lain adalah bahwa dalam jangka panjang, pencapaian kestabilan harga dapat mengarahkan kestabilan nilai tukar. Secara lebih pragmatis, seperti telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa karena sejak tahun 1997 kita telah memasuki rejim nilai tukar bebas (free floating exchange rate), maka target nilai tukar tidak dapat lagi digunakan sebagai anchor kebijakan moneter, sehingga sasaran kestabilan harga kemudian menjadi anchor kebijakan moneter.

            Bagi masyarakat secara umum, kestabilan harga merupakan sesuatu yang sangat penting khususnya bagi golongan masyarakat berpendapatan tetap. Inflasi yang tinggi seringkali dikategorikan sebagai musuh masyarakat nomor satu karena dapat menggerogoti daya beli dari pendapatan yang diperoleh masyarakat. Bagi kalangan dunia usaha, inflasi yang tinggi akan sangat menyulitkan kalkulasi perencanaan bisnis dan dengan demikian akan berdampak buruk bagi aktivitas perekonomian dalam jangka panjang. Bagi banyak ekonom, telah terbentuk semacam kesepakatan bahwa inflasi yang tinggi akan berdampak buruk bagi proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Bahkan, penelitian dengan menggunakan panel data dari beberapa negara membuktikan bahwa laju inflasi yang moderat sekalipun dapat berdampak buruk bagi proses pertumbuhan (Ghosh and Phllips, 1998).

Dengan kerangka pemikiran di atas, sejak tahun 2000 Bank Indonesia pada setiap awal tahun menetapkan dan mengumumkan sasaran inflasi tahunan sebagai sasaran kebijakan moneter. Untuk tahun 2003 ini, dengan mempertimbangkan prospek ekonomi dalam negeri dan luar negeri, Bank Indonesia menetapkan sasaran laju inflasi IHK tahun 2003 pada tingkat 9% dengan marjin deviasi ±1%. Selanjutnya, dalam jangka menengah Bank Indonesia berkomitmen untuk secara bertahap menurunkan laju inflasi menjadi sekitar 6% pada tahun 2006. 

 

Perkembangan Kinerja Ekonomi, Moneter, dan Perbankan 

            Berbagai upaya melalui jalan panjang dan berliku dalam mengatasi krisis di atas sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil. Sampai saat ini, kondisi perekonomian menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang semakin nyata. Secara umum, suku bunga SBI mulai turun, laju inflasi diharapkan sesuai dengan target, nilai tukar rupiah menguat, uang primer terkendali, dan fungsi intermediasi perbankan meski perlahan, telah mulai bergerak kembali.

.           Dari sisi perkembangan harga, inflasi pada bulan Mei tercatat sebesar 0,21% (m-t-m) atau 6,91% (y-o-y). Secara umum trend inflasi masih menunjukkan kecenderungan yang menurun. Peningkatan harga yang terjadi diduga didorong oleh kenaikan harga TDL, sementara itu harga beberapa bahan pokok masih menunjukkan penurunan (deflasi) seiring dengan melimpahnya pasokan. 

            Dengan perkembangan laju inflasi sampai dengan bulan Mei tersebut, proyeksi inflasi di akhir tahun diperkirakan akan menuju batas bawah dari target yang telah ditetapkan, yaitu menuju ke level 8,0% (y-o-y). Ditinjau dari faktor yang mempengaruhinya, trend penurunan laju inflasi ke depan antara lain lebih disebabkan oleh masih relatif lemahnya interaksi antara permintaan dan penawaran, membaiknya ekspektasi inflasi masyarakat yang tercermin pada semakin banyaknya konsumen yang

berekspektasi akan turunnya harga, dan dampak penguatan rupiah dalam beberapa bulan terakhir.

            Sementara itu, nilai tukar rupiah pada bulan Mei 2003 menguat cukup tajam sebesar 5,24% menjadi Rp8.243,- per USD. Penguatan ini dipicu oleh meningkatnya aliran modal masuk yang didorong oleh berlanjutnya program divestasi, menurunnya tingkat risiko investasi, dan tingkat suku bunga di dalam negeri yang masih menarik.  Secara fundamental, membaiknya indikator makro-ekonomi moneter, terutama kondisi neraca pembayaran yang masih mencatat surplus, serta supply valas yang masih memadai di pasar juga memberikan andil bagi apresiasi rupiah yang tajam. Di sisi sentimen pasar, stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri, kemungkinan pencairan pinjaman IMF, kelanjutan program divestasi, dan melemahnya USD secara global semakin memacu penguatan rupiah.

            Penguatan nilai tukar dan relatif rendahnya laju inflasi tersebut, telah memberikan peluang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga secara bertahap. Rata-rata tertimbang (RRT) suku bunga SBI 1 bulan pada bulan Mei menurun tajam  62bps menjadi 10,44%. Sementara itu, pada bulan April suku bunga SBI turun 34bps dari 11,40% menjadi 11,06%. Kecenderungan penurunan suku bunga diperkirakan masih terus berlanjut. Trend penurunan suku bunga instrumen moneter juga telah ditransmisikan pada suku bunga perbankan namun dengan skala yang berbeda-beda.

            Dalam empat bulan pertama tahun 2003, penurunan suku bunga SBI sebesar 193bps telah direspon dengan penurunan suku bunga deposito 137bps, dan ditransmisikan ke penurunan suku bunga Kredit Modal Kerja 38bps, Kredit Investasi 8bps, dan Kredit Konsumsi 22 bps. Kecenderungan penurunan suku bunga nominal membawa suku bunga riil kembali bergerak turun, namun masih tetap lebih tinggi dibanding sejumlah negara di kawasan Asia.

            Di sisi penyaluran kredit, kredit yang disalurkan perbankan pada bulan April masih melanjutkan trend peningkatan (Rp6,8 triliun). Untuk keseluruhan triwulan II 2003, kredit perbankan diperkirakan akan sedikit meningkat karena masih tingginya kelonggaran tarik atas kredit baru yang telah disetujui dan target posisi kredit akhir tahun 2003 yang lebih tinggi berdasarkan business plan perbankan. Hal ini dikuatkan oleh hasil survey yang memprakirakan akan meningkatnya permintaan kredit pada triwulan II 2003.

            Atas dasar jenis penggunaan, peningkatan kredit baru terjadi pada semua jenis kredit. Sementara itu menurut sektornya, pertumbuhan kredit baru terjadi pada sektor pertambangan dan perdagangan. Di samping pembiayaan dari kredit perbankan, sektor korporat juga mendapatkan tambahan pembiayaan dari penerbitan obligasi swasta baik di dalam maupun di luar negeri. Adanya kelebihan permintaan pada penerbitan obligasi korporat memberi sinyal membaiknya potensi dana dari obligasi sehingga diperkirakan pembiayaan sektor korporat dari pasar obligasi masih akan tumbuh positif di tahun 2003. Untuk pembiayaan konsumsi, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tercatat terus meningkat, khususnya untuk pembiayaan konsumen. Selain itu, volume penggunaan kartu debet dan kartu kredit sampai dengan bulan April 2003 menunjukkan trend pertumbuhan yang meningkat.

            Kecenderungan melemahnya tekanan harga, menguatnya nilai tukar, dan terus menurunnya suku bunga telah memberikan atmosfer yang positif bagi proses pemulihan ekonomi yang pada tahun 2003 ini PDB diperkirakan optimis mencapai kisaran 3,5%-4%. Sementara itu, trend penurunan laju inflasi yang terus berlangsung semakin memantapkan upaya pencapaian target inflasi tahun 2003 dan proses penurunan laju inflasi jangka menengah-panjang yang telah dicanangkan. Mempertimbangkan perkembangan dan prospek makro-ekonomi, arah kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga masih dapat dilanjutkan, dengan tetap memperhatikan akselerasi penurunan dan konsistensi sinyalnya, agar tetap kondusif bagi upaya mendorong kesinambungan kegiatan ekonomi dan pencapaian target inflasi.

 

Kesimpulan

 

            Dari uraian di atas, ada beberapa catatan yang dapat disisipkan pada bagian penutup ini.  Pertama, krisis ekonomi dan moneter yang dialami oleh Indonesia merupakan krisis yang terburuk di antara krisis-krisis yang dialami oleh berbagai negara akhir-akhir ini. Selama lebih dari lima tahun terakhir ini pula kita telah berupaya keluar dari kesulitan ekonomi yang kita hadapi, tetapi selama itu pula kita merasakan bahwa masih ada jarak antara keinginan dengan kenyataan yang ada. Hal ini tercermin pada belum optimalnya pertumbuhan ekonomi, ekspor dan masih lesunya investasi asing dan

domestik. Alhasil, wajah perekonomian kita masih tampil lesu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri pula bahwa banyak kemajuan yang telah kita capai sepanjang lima tahun ini terutama di sisi kestabilan ekonomi dan moneter. Hal ini tercermin dari menguatnya nilai tukar rupiah, rendahnya laju inflasi, turunnya suku bunga, dan terkendalinya pertumbuhan uang primer. Kita tentunya berharap dengan perbaikan-perbaikan di sisi tersebut, pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Kedua,  kesamaan pendapat, kebulatan tekad, serta konsensus nasional yang dilandasi oleh kepentingan nasional secara keseluruhan merupakan prasyarat  yang sangat penting, atau bahkan mutlak, untuk keberhasilan upaya penanggulangan krisis. Oleh karena itu peningkatan koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro dan perkembangan sektor riil dalam rangka pemulihan ekonomi menjadi sangat penting. Propenas menempatkan “koordinasi” pada urutan teratas, karena menyadari, kurangnya koordinasi akan menghasilkan sasaran-sasaran yang berbeda bahkan  conflicting, membingungkan masyarakat, dan pada akhirnya akan mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Ketiga, fokus perhatian kita dalam beberapa tahun ke depan masih harus diarahkan pada upaya membawa perekonomian kembali bergairah. Janganlah karena keterpurukan ekonomi dan sosial beberapa tahun silam menyurutkan langkah kita, mengurangi kepercayaan diri kita, memojokkan kita menjadi bangsa yang tak berdaya, menggerogoti kebanggaan diri sebagai bangsa sehingga kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kegiatan yang tidak berhubungan langsung atau memiliki prioritas yang rendah sebaiknya dikebelakangkan. Yang harus dilakukan lebih dahulu, dilakukan lebih dahulu karena bagaimana pun masih banyak kendala yang membatasi kita.

 

 

Daftar Pustaka

 

Arestis, Philip, dan Malcolm C. Sawyer (eds), “The Political Economy of Monetary Policy”, Edward Elgar, Massachusetts, 1998.

Bank Indonesia, DPP-URES, “Perilaku Angka Pengganda Uang (Money Multiplier)”, Kertas Kerja Intern yang tidak dipublikasikan, Jakarta, 1996.

Bank Indonesia, “Laporan Tahunan 1997/98”, Jakarta, 1998.

Boediono,  “Merenungkan Kembali Mekanisme Transmisi Moneter di Indonesia”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Juli 1998.

Caprio, Gerard, Jr.,  “Banking in Crisis: Expensive Lessons from Recent Financial Crises”, The World Bank Research Group, Washington, D.C, June 1998.

Djiwandono, J. Soedradjad,  “Macroeconomic Policy: A Foundation for Sustainable Economic Development”, Kumpulan Pidato dan Makalah Gubernur Bank Indonesia Juli – Desember 1996, No. 9, Bank Indonesia, Jakarta, 1996.

Eatwell, J., M. Milgate dan P. Newman (eds), “The New Palgrave, A Dictionary of Economics”, Vol. 3, London, Macmillan, 1987.

International Monetary Fund,  “The Asian Crisis: Causes and Cures”, Finance and Development, Volume 35, No. 2, June 1998.

McKinnon, Ronald I., “Money and Capital in Economic Development”, Washington, D.C., The Brookings Institutions, 1973.

Moreno, R., Pasadilla, G., dan Eli Remolona, “Asia’s Financial Crisis: Lessons and Policy Responses”, Pacific Basin Working Paper Series: Economic Research Department of Federal Reserve Bank of San Fransisco, USA, July 1998. 

Sabirin, Syahril,  “Indonesia’s Financial Reforms: Challenges in the 1990s for Its Banking and Financial Markets”, Journal of Asian Economics, 2(2), Fall 1991.

Sabirin, Syahril, “Capital Account Liberalization”, dalam buku yang diedit oleh Shakil Faruqi berjudul  “Financial Sector Reforms in Asian and Latin American

Countries, Lessons of Comparative Experience”, The World Bank, Washington. D.C., 1993.

 

Sarwono, Hartadi A., dan Perry Warjiyo,  “Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter dalam Sistem Nilai tukar Fleksibel: Suatu Pemikiran untuk Penerapannya di Indonesia”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Juli 1998. 

 

Shaw, Edward S., “Financial Deepening in Economic Development”, New York, Oxford University Press, 1973.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 8, 2008 at 10:31 am Leave a comment

Halo dunia!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

March 8, 2008 at 10:20 am 2 comments


Categories

  • Blogroll

  • Feeds